Sabtu, 04 Desember 2010

Pendidikan Di Daerah Terpencil

Pendidikan harus logis. Setiap orang berhak mengecap pendidikan setinggi-tingginya, dan mampu memprediksi kemungkinan sampai mana harus menempuh pendidikan itu dan mampu menjangkau pendidikan tersebut dalam hitungan nominal kewajaran.
Bagi kebanyakan orang, pendidikan masih merupakan basis polemik yang sulit dipecahkan. Polemik ini selalu bergulir hangat dari tahun ke tahun tanpa ada gambaran pasti sampai kapan akan berakhir indah. Tak alang, polemik ini mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, kota maupun desa. Terkhusus bagi masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil, pendidikan masih merupakan posisi teratas dari tatanan sosial kehidupan yang mungkin masih dalam angan-angan.
Jika ditelusuri lebih jauh lagi ke masa yang lalu, pendidikan di negeri ini masih berada pada tingkat yang belum sepenuhnya bisa dibanggakan apalagi diacungkan jempol. Mengapa demikian? Pertama, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari alokasi dana APBN belum mampu menyentuh bahkan memenuhi seluruh kebutuhan institusi-institusi pendidikan pusat dan daerah, negeri maupun swasta. Sepertinya anggaran yang dialokasikan lebih dikhususkan kepada institusi pendidikan di kota-kota besar dengan jalan meminimalkan anggaran bagi daerah-daerah pedalaman yang sulit dijangkau, pun terhadap institusi pendidikan negeri masih menjadi prioritas utama terkucurnya alokasi anggaran tersebut, perguruan swasta pun dikesampingkan.
Kedua, tenaga pengajar yang masih minim pengalaman dalam mendistribusikan pengetahuan yang mereka peroleh semasih duduk di bangku perkuliahan. Diakui atau tidak, pengalaman yang telah dimiliki oleh kandidat pendidik untuk mendidik murid-muridnya masih merupakan ujung tombak penentu keberhasilan proses belajar-mengajar. Benar adanya, anggapan bahwa pengalaman adalah guru terbaik masih relevan hingga saat ini dan mungkin hingga masa yang akan datang.
Begitu juga dengan tenaga pengajar yang masih minim pengetahuan di bidangnya. Tak jarang para pengajar masih memberlakukan teori mengajar "catat buku sampai habis" (CBSH) diluar penguasaan materi yang hendak diajarkan. Sebagian pendidik merasa puas jika para anak didiknya telah memindahkan/mencatat materi yang ditawarkan. Buku bacaan si pendidik pun telah disihir menjadi catatan anak didiknya, tanpa memikirkan lebih jauh apakah anak didiknya telah memahami keseluruhan materi yang telah dicatat atau belum. Faktor kemalasan si pendidik juga bisa jadi bahan pertimbangan yang mungkin disebabkan oleh fasilitas yang kurang memadai atau pun gaji pendidik yang relatif rendah sehingga terjadi kecendrungan melalaikan kewajiban pokoknya, khususnya perguruan-perguruan swasta di daerah berpendapatan rendah yang sarat dengan kerja sampingan.
Ketiga, strategi yang terkadang diabaikan, mengingat teori ini tak sepenuhnya mendalam diajarkan di perguruan tinggi tempat para pendidik menimba ilmu. Menurut W.Gulo, seorang ahli pendidikan, berpendapat bahwa strategi belajar-mengajar yang cocok diterapkan ialah strategi belajar-mengajar heuristik atau kurioristik, di mana peserta didik mengolah sendiri pesan/materi yang ditawarkan. Dalam hal ini pendidik harus memposisikan dirinya sebagai pengarah atau fasilitator materi pengajaran yang hendak diajarkan.
Keempat, kontrol kerja oleh pemerintah daerah setempat terhadap para pendidik yang kurang menjunjung tinggi kewajiban moral yang telah diembankan kepadanya. Lewat kontrol kerja diharapkan para pendidik fokus terhadap kualitas dan kuantitas anak didiknya. Dengan adanya kontrol kerja maka para pendidik diharapkan tidak molor kerja bahkan menyelewengkan waktu atau durasi kerja si pendidik tersebut.
Nah, masalah lain di negeri ini yang selalu menjadi sorotan publik; seperti pekerjaan yang layak, pemukiman, dan kesehatan-pendidikan pun berada pada porsi yang sama. Walau banyak kelompok mahasiswa dan masyarakat luas bersuara menuntut hak-hak mereka sebagai warga negara lewat demonstrasi damai maupun demonstrasi anarkis, tapi sebuah proses tak bisa dipaksakan apalagi dihindari. Begitu juga dengan masalah pendidikan publik. Jika setia sama proses maka setiap masalah pasti bisa ditanggulangi asal perjuangan tak putus di tengah jalan untuk mewujudkan pendidikan yang layak. Pendidikan harus benar-benar layak bagi siapa saja.
Maka, Indonesia sangat membutuhkan pendidikan yang berorientasi mutlak terhadap kemajuan seantero negeri ini. Demi tercapainya peningkatan mutu pendidikan yang mampu berdaya saing terhadap pihak luar, maka pemerintah khususnya departemen pendidikan secepatnya perlu mengasah ide baru dan memilah-milah bagaimana sebaiknya pendidikan itu harus mampu meretas masalah kemiskinan, mengurangi bahkan menghilangkan polemik pengangguran, dan mampu menguasai kemajuan teknologi modern masa kini.

1 komentar:

Poskan Komentar

Leave Comment Please